A. PERMASLAHAN PENDUDUK INDONESIA
1. Masalah Penduduk yang Bersifat Kuantitatif
a. Jumlah Penduduk Besar
Penduduk dalam suatu negara menjadi faktor terpenting dalam pelaksanaan
pembangunan karena menjadi subjek dan objek pembangunan. Manfaat jumlah
penduduk yang besar:
1) Penyediaan tenaga kerja dalam masalah sumber daya alam.
2) Mempertahankan keutuhan negara dari ancaman yang berasal
dari bangsa lain.
Selain manfaat yang diperoleh, ternyata negara Indonesia yang berpenduduk
besar, yaitu nomor 4 di dunia menghadapi masalah yang cukup rumit yaitu:
1) Pemerintah harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan
hidupnya. Dengan kemampuan pemerintah yang masih terbatas masalah ini sulit
diatasi sehingga berakibat seperti masih banyaknya penduduk kekurangan gizi
makanan, timbulnya pemukiman kumuh.
2) Penyediaan lapangan kerja, sarana dan prasarana kesehatan
dan pendidikan serta fasilitas sosial lainnya. Dengan kemampuan dana yang
terbatas masalah ini cukup sulit diatasi, oleh karena itu pemerintah
menggalakkan peran serta sektor swasta untuk mengatasi masalah ini.
b. Pertumbuhan Penduduk Cepat
Secara nasional pertumbuhan penduduk Indonesia masih relatif cepat, walaupun
ada kecenderungan menurun. Antara tahun 1961 – 1971 pertumbuhan penduduk
sebesar 2,1 % pertahun, tahun 1971 – 1980 sebesar 2,32% pertahun, tahun 1980 –
1990 sebesar 1,98% pertahun, dan periode 1990 – 2000 sebesar 1,6% pertahun.
Keluarga berencana merupakan suatu usaha untuk membatasi jumlah anak dalam
keluarga, demi kesejahteraan keluarga. Dalam program ini setiap keluarga
dianjurkan mempunyai dua atau tiga anak saja atau merupakan keluarga
kecil.Dengan terbentuknya keluarga kecil diharapkan semua kebutuhan hidup
anggota keluarga dapat terpenuhi sehingga terbentuklah keluarga sejahtera.
Dua tujuan pokok Program Keluarga Berencana yaitu:
a. Menurunkan angka kelahiran agar pertambahan penduduk tidak
melebihi
kemampuan peningkatan produksi.
b. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak untuk mencapai
keluarga sejahtera
c. Persebaran Penduduk Tidak Merata
Persebaran penduduk di Indonesia tidak merata baik persebaran antarpulau,
provinsi, kabupaten maupun antara perkotaan dan pedesaan. Pulau Jawa dan Madura
yang luasnya hanya ±7% dari seluruh wilayah daratan Indonesia, dihuni lebih
kurang 60% penduduk Indonesia Perkembangan kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan
Madura tergolong tinggi, yaitu tahun 1980 sebesar 690 jiwa tiap-tiap kilometer
persegi, tahun 1990 menjadi 814 jiwa dan tahun 1998 menjadi 938 jiwa per kilo
meter persegi (km2).
Akibat dari tidak meratanya penduduk, yaitu luas lahan pertanian di Jawa
semakin sempit. Lahan bagi petani sebagian dijadikan permukiman dan industri.
Sebaliknya banyak lahan di luar Jawa belum dimanfaatkan secara optimal karena
kurangnya sumber daya manusia. Sebagian besar tanah di luar Jawa dibiarkan
begitu saja tanpa ada kegiatan pertanian. Keadaan demikian tentunya sangat
tidak menguntungkan dalam melaksanakan pembangunan wilayah dan bagi peningkatan
pertahanan keamanan negara.
2. Masalah Penduduk yang Bersifat
Kualitatif
a. Tingkat Kesehatan Penduduk yang rendah
Meskipun telah mengalami perbaikan, tetapi kualitas kesehatan penduduk
Indonesia masih tergolong rendah. Indikator untuk melihat kualitas kesehatan
penduduk adalah dengan melihat:
1)Angka Kematian
2)Angka Harapan Hidup
Angka kematian yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang rendah.
Angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang
baik. Kualitas kesehatan penduduk tidak dapat dilepaskan dari pendapatan
penduduk. Semakin tinggi pendapatan penduduk maka pengeluaran untuk membeli
pelayanan kesehatan semakin tinggi. Penduduk yang pendapatannya tinggi
dapat menikmati kualitas makanan yang memenuhi standar kesehatan.
b. Tingkat Pendidikan yang Rendah
Tingkat pendidikan bukanlah satu-satunya indikator untuk mengukur kualitas SDM
penduduk suatu negara. Kualitas SDM berhubungan dengan produktivitas kerja.
Orang yang tingkat pendidikannya tinggi diharapkan punya produktivitas yang
tinggi. Kenyataan yang terjadi di Indonesia adalah banyak orang berpendidikan
tinggi (sarjana) tetapi menganggur. Keadaan demikian tentu sangat
memprihatinkan. Orang yang menganggur menjadi beban bagi orang lain
(keluarganya). Tingkat pendidikan diharapkan berbanding lurus dengan
tingkat kesejahteraan. Sehingga pembangunan dalam bidang pendidikan yang
dilakuka oleh pemerintah membawa dampak positif yang signifikan
terhadap kesejahteraan penduduk.
c. Tingkat Kemakmuran yang Rendah
Meskipun tidak termasuk negara miskin, jumlah penduduk Indonesia yang hidup di
bawah garis kemiskinan cukup besar. Sebanyak 37,5 juta penduduk Indonesia hidup
di bawah garis kemiskinan menurut standard yang ditetapkan PBB. Kemakmuran
berbanding lurus dengan kualitas SDM. Semakin tinggi kualitas SDM penduduk,
semakin tinggi pula tingkat kemakmurannya. Banyak negara yang miskin sumber
daya alam tetapi tingkat kemakmuran penduduknya tinggi. Indonesia dikenal
sebagai negara yang kaya sumber daya alam. Mengapa banyak penduduk Indonesia
yang hidup miskin?
B. DAMPAK PERMASALAHAN PENDUDUK TERHADAP
PEMBANGUNAN
Penduduk adalah objek dan subyek pembangunan. Sebagai objek, penduduk adalah
sasaran pembangunan. Sebagai subyek, penduduk adalah pelaku pembangunan.
Peranan penduduk sebagai subyek menentukan arah dan keberhasilan pembangunan.
Potensi dan tantangan pembangunan ditentukan oleh keadaan riil kependudukan dan
sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara. Bagaimana potensi dan
tantangan pembangunan di Indonesia? Kekayaan sumber daya alam yang ada di bumi
Indonesia sangat besar. Ini merupakan suatu potensi. Masalahnya adalah
sanggupkah penduduk Indonesia mengeksploitasi dan mengelola sumber daya alam
yang melimpah itu? Fakta menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya alam
(penambangan) di Indonesia banyak dilakukan oleh perusahaan asing.
Proyek-proyek pembangunan oleh pemerintah juga sering menggunakan bantuan
(assistance) perusahaan asing.
Hal ini disebabkan oleh keterbatasan modal dan teknologi yang dimiliki penduduk
Indonesia. Penguasaan teknologi dan kepemilikan modal terkait dengan kualitas
sumber daya manusia (SDM) penduduk Indonesia. Rendahnya kualitas sumber daya
manusia penduduk Indonesia ditunjukkan dengan GDP perkapita yang relatif
rendah. Kualitas sumber daya manusia penduduk Indonesia yang rendah merupakan
penghambat pembangunan. Secara terperinci faktor kependudukan yang menghambat
pembangunan adalah:
1. Rendahnya kualitas SDM penduduk Indonesia
Salah satu indikator kemakmuran suatu negara adalah volume barang dan jasa yang
dihasilkan oleh penduduknya. Untuk memproduksi barang dan jasa diperlukan
penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan. Penguasaan teknologi dan ilmu
pengetahuan terkait dengan kualitas SDM penduduk suatu negara. Jadi kualitas
SDM merupakan faktor penentu kemakmuran. Apa yang dapat dilakukan oleh orang
yang tidak memiliki keterampilan dan ilmu pengetahuan?
2. Pertumbuhan penduduk yang tinggi
Penduduk merupakan potensi sekaligus beban pembangunan. Penduduk yang
berkualitas (produktif) merupakan potensi/kekuatan pembangunan. Sedangkan
penduduk dengan kualitas rendah (non produktif) merupakan beban pembangunan.
Pertumbuhan penduduk bagi suatu negara dapat menjadi kekuatan sekaligus beban.
Ini tergantung bagaimana kualitas penduduknya. Bagi Indonesia, pertumbuhan
penduduk yang tinggi merupakan beban pembangunan. Mengapa? Jumlah penduduk
Indonesi saat ini sudah cukup besar. Tetapi kualitas hidupnya (kemakmurannya)
masih rendah. Apabila pertumbuhan penduduk masih tetap tinggi, maka
kualitas hidup (kemakmuran) akan semakin menurun.
C. UPAYA-UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
KEPENDUDUKAN
Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi
masalah-masalah tersebut adalah:
1. Jumlah penduduk dan pertumbuhannya diatasi dengan program
Keluarga Berencana (KB).
2. Persebaran dan Kepadatan penduduk diatasi dengan:
a. Program Transmigrasi
b. Pembangunan lebih intensif di Kawasan
Indonesia Timur.
3. Tingkat kesehatan yang rendah diatasi dengan:
a. Pembangunan fasilitas kesehatan seperti
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
b. Pelayanan kesehatan gratis bagi
penduduk miskin
4. Tingkat pendidikan yang rendah diatasi dengan:
a. Penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan
merata di semua daerah di Indonesia.
b. Penciptaan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan
pasar tenaga kerja
c. Peningkatan kualitas tenaga pengajar (guru dan dosen) di
lembaga pendidikan milik pemerintah
d. Penyediaan program pelatihan bagi para pengajar dan
pencari kerja
e. Mempelopori riset dan penemuan baru dalam bidang IPTEK di
lembaga- lembaga pemerintah
5. Tingkat pendapatan yang rendah diatasi dengan:
a. Penciptaan perangkat hukum yang menjamin tumbuh dan
berkembang- nya usaha/investasi, baik PMDN ataupun PMA.
b. Optimalisasi peranan BUMN dalam kegiatan perekonomian,
sehingga dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja.
c. Penyederhanaan birokrasi dalam perizinan
usaha. Pembangunan/menyediakan fasilitas umum (jalan, telepon) sehingga dapat
mendorong kegiatan ekonomi.